kerja sama ekonomi internasional

KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL

DI

S

U

S

U

N

OLEH

ZAINAL ABIDIN

NPM: 1104010014

SMT/UNIT: I/A

DOSEN PENGASUH

SYARIFAH MAIHANI SE.MM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

PRODI ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS ALMUSLEM

MATANGGLUMPANG DUA

2011

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT  dengan karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun makalah ekonomi yang berjudul KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL. Tak lupa pula, salawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi kita MUHAMMAD SAW  yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang telah kita rasakan sekarang ini beserta al-sahabat sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara lisan maupun secara tulisan.

Saya telah berusaha sesempurna mungkin menyelesaikan makalah ini tetapi “Tiada gading yang tak retak”, untuk itu saran, dan kritik dari dosen pembimbing sangat saya harapkan demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini berguna bagi kita semua terutama mahasiswa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

        1.1. Pengertian Kerja Sama Ekonomi Internasional

BAB II ISI

         2.1. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Internasional

         2.2. Badan Kerja Sama Ekonomi Internasional

BAB III PENUTUP

         3.1. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

PENGERTIAN KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Kerja sama ekonomi internasional adalah suatu kerja sama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain.

            Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi. Hal ini sangat dirasakan sekali pentingnya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kerjasama negara-negara maju dapat membahas masalah-masalah bidang tertentu.

 BAB II

ISI

1.     Bentuk Kerjasama Internasional

1. Bilateral

Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Misalnya kerjasama ekonomi Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama bilateral yang diputuskan secara sepihak, pemutusannya disebut secara unilateral.

2. Multilateral

Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara, dimana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi, misalnya ASEAN.

3. Regional

Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama ekonomi dari negara-negara kawasan/daerah tertentu, yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan.

4. Antar Regional

Kerjasama antar regional adalah bentuk kerjasama ekonomi antar regional yang satu dengan regional lainnya. Bertujuan menjamin kepentingan ekonomi antara dua kawasan, misalnya ASEAN dengan MEE.

5. Internasional

Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Misalnya IMF, WTO, dan lain-lain.

2.     Badan Kerjasama Ekonomi Internasional

1. ASEAN (Association of South East Asian Nations)

1)      Sejarah ASEAN

ASEAN adalah organisasi regional dari negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 pada saat ditanda-tanganinya “Deklarasi Bangkok” oleh empat menteri luar negeri dan seorang wakil perdana menteri yaitu :

1.      Adam Malik               :  Menteri Luar Negeri Indonesia

2.      S. Rajaratnam             :  Menteri Luar Negeri Singapura

3.      Tun Abdul Razak       :  Wakil Perdana Menteri Malaysia

4.      Narsisco Ramos         :  Menteri Luar Negeri Filipina

5.      Thanat Khoman         :  Menteri Luar Negeri Thailand

Dengan persetujuan kelima negara anggota ASEAN maka Brunei Darussalam diterima menjadi anggota ASEAN yakni pada tanggal 7 Januari 1984. Setelah itu, Vietnam secara resmi diterima sebagai anggota ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995 dan menyusul Laos serta Myanmar yang masuk menjadi anggota tahun 1997. Hal yang mendorong didirikannya ASEAN adalah untuk menghadapi perluasan pengaruh negara-negara besar terutama negara adi kuasa. Untuk itu perlu diciptakan stabilitas dan ketahanan nasional tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

2)      Tujuan ASEAN

1.        Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan kebudayaan melalui usaha bersama masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

2.        Mendorong perkembangan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.

3.        Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan administrasi.

4.        Menciptakan usaha-usaha yang efektif guna meningkatkan pemanfaatan dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, termasuk perdagangan internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi.

5.        Mempertinggi taraf hidup masyarakat di wilayah Asia Tenggara.

2. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

Organisasi negara pengekspor minyak didirikan 14 September 1960 di Baghdad atas prakarsa negara : Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Markas besar OPEC di Wina, Austria. Indonesia menjadi anggota OPEC tahun 1962.

1)      Tujuan OPEC

Sebagai wadah kerjasama negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, organisasi ini bertujuan :

1.      Menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional.

2.      Menaikkan pendapatan negara anggota dari sektor minyak bumi.

3.      Menghindarkan persaingan sesama negara anggota OPEC.

4.      Mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan minyak dunia.

2)      Anggota OPEC

Negara-negara anggota OPEC :

1.      Arab Saudi                       8.   Nigeria

2.      Aljazair                             9.   Gabon

3.      Irak                                 10.   Persatuan Emirat Arab

4.      Iran                                 11.   Venezuela

5.      Indonesia                        12.   Qatar

6.      Kuwait                            13.   Brunei

7.      Libya

3. WTO (World Trade Organization)

WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang ditransformasikan dari GATT (General Agreement of Tariff and Trade). GATT dibentuk di Jenewa, Swiss pada tahun 1947 dalam konferensi yang diselenggarakan PBB dan diikuti oleh 23 negara. Indonesia masuk menjadi anggota GATT pada tahun 1950. GATT bertujuan untuk mengadakan pengurangan tarif untuk barang-barang tertentu yang dapat merintangi perdagangan internasional. Dalam pelaksanaannya badan ini berasaskan :

1.      The most favour nation; maksudnya ialah bahwa setiap fasilitas yang diberikan suatu negara kepada negara lain, harus diberikan juga kepada semua negara anggota GATT.

2.      Reciprocity; memberikan kemudahan-kemudahan kepada negara lain sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan.

3.      Nondiscrimination; setiap barang impor yang masuk ke suatu negara harus diperlakukan sama dengan barang domestik.

4. IMF (International Monetary Fund)

IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan pada tanggal 27 September 1945 sebagai hasil konferensi di Breton Words, Amerika Serikat. Markas besar IMF di Washington DC, AS. Tujuan IMF tercantum dalam Articles of Agreement, yaitu :

1.      Membantu negara-negara anggota memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang dengan jalan penyediaan dana.

2.      Membantu memperluas perdagangan internasional dan perekonomian negara-negara anggota.

3.      Menjadi pusat pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam hal keuangan.

4.      Mengusahakan kestabilan kurs.

5.      Memberikan bantuan kredit kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan pembayaran luar negeri.

5. Bank Dunia (World Bank)

Bank Dunia adalah salah satu badan keuangan internasional yang memberikan bantuan kepada negara-negara untuk perbaikan dan pengembangan usaha-usaha seperti : industri, pertanian, perhubungan atau jalan raya. Bank Dunia merupakan saluran dana bagi negara kreditor (negara kaya) untuk membantu meningkatkan kemakmuran/kemajuan sosial ekonomi bagi negara berkembang. Prioritasnya adalah mendorong peningkatan produktivitas negara-negara debitor (penerima pinjaman). Bank Dunia mengeluarkan obligasi yang ditawarkan kepada bank-bank sentral dengan tujuan memperbesar modal bank dan menjual obligasi kepada negara-negara anggota. Indonesia merupakan salah satu penerima bantuan dari Bank Dunia yang dipergunakan untuk pengembangan berbagai proyek.

6. UNDP (United Nation Development Program)

UNDP adalah suatu badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia. Dana UNDP diperoleh dari sumbangan negara-negara : USA, Denmark, Kanada, Belanda, Inggris, dan Perancis. Pada tahun 1970 – 1983 UNDP memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar US$ 74.2 juta sebagai program kerjasama teknik UNDP.

7. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa)

MEE adalah suatu wadah kerjasama regional untuk kawasan Eropa Barat. Kerjasama ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 di Roma (Italia) oleh beberapa negara yaitu : Italia, Perancis, Inggris, Belgia, Irlandia, Luxemburg, dan Denmark. Tujuan utama dari MEE adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan secara bertahap, baik sesama anggota MEE maupun negara Eropa Barat yang tidak termasuk daerah perdagangan bebas Eropa. Sementara itu, MEE telah mencapai persetujuan perdagangan dengan sebagian besar negara di Lautan Tengah yang bukan anggota MEE. Dalam rangka kerjasama masyarakat Eropa, telah dikembangkan konsep “Pasar Tunggal Eropa”.

8. AFTA

AFTA adalah kerjasama ekonomi intra ASEAN, yang pertama kali dicetuskan dalam KTT ASEAN ke-4 di Singapura tanggal 27-28 Januari 1992, tetapi secara resmi dimulai 1 Januari 1993. AFTA beranggotakan 7 negara anggota ASEAN. Kepala-kepala negara/pemerintahan negara ASEAN menyepakati suatu kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN yang berfungsi sebagai pelindung  bagi segala kerjasama ekonomi ASEAN di masa datang. Dengan AFTA diharapkan negara anggota lebih meningkatkan perdagangan dan spesialisasi dalam intra ASEAN. Di samping itu, juga meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi barang dan jasa antar anggota ASEAN.

9. NAFTA (North American Free Trade Area)

NAFTA adalah badan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Utara, yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992. Anggota-anggotanya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

NAFTA bertujuan membentuk kawasan perdagangan bebas di daerah Amerika Utara. Kendala utama untuk mewujudkan perdagangan bebas di Amerika Utara adalah karena tingkat pertumbuhan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko sulit untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan yang sehat. Peluang bagi Meksiko hanyalah ekspansi tenaga kerja ke Amerika Serikat.

10. APEC (Asia Pacific Economic Corporation)

APEC adalah sarana kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia atas usul Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Prinsip dasar pembentukan APEC adalah sebagai forum konsultasi dalam memecahkan masalah ekonomi, perdagangan, dan investasi anggotanya.

Keanggotaan APEC terdiri dari 18 negara yaitu : Amerika Serikat, Australia, Kanada, Meksiko, Cina, Jepang, Brunei Darussalam, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Singapura, Indonesia, Selandia Baru, Filipina, Chili, dan Taiwan.

Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Badan-badan yang mengatur APEC adalah :

1.      KTM           :    Konferensi Tingkat Menteri

2.      SOM           :    Senator Official Meeting

3.      CTI             :    Komite Perdagangan dan Investasi

4.      BAC           :    Komite Anggaran dan Administrasi

5.      ETI              :    Kelompok Ad Hoc mengenai Kelompok Kerja

Tanggal 15 November 1994 diselenggarakan pertemuan KTT II APEC di Bogor, Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 18 kepala negara/pemerintahan anggota APEC. Pada pertemuan tersebut dihasilkan Deklarasi Bogor (Bogor Declaration). Negara-negara anggota APEC telah mencanangkan liberalisasi perekonomian (perdagangan tanpa hambatan) yang akan dilaksanakan paling lambat tahun 2020 untuk negara-negara berkembang dan tahun 2010 untuk negara-negara maju.

APEC diperkirakan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengingat besarnya peranan kawasan Asia Pasifik sebagai negara tujuan ekspor produk Indonesia, sumber prestasi, dan sumber wisatawan.

 

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Seperti yang telah kita lihat sekarang ini bahwasanya semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi. Hal ini sangat dirasakan sekali pentingnya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kerjasama negara-negara maju dapat membahas masalah-masalah bidang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Boediono. Ekonomi Nasional. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.

2.      Amir M.S. 1990. Penuntun Ekspor. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.

3.      Salvatore, Dominick. 1992. Ekonomi Internasional. Jakarta : Erlangga.

4.      Sobri. Ekonomi Internasional. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.